RESOLUTION OF TORT DISPUTES IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD AL-QARDH IN SHARIA BANKING

Tin Yuliani(1*),


(1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
(*) Corresponding Author

Abstract

This article focuses on Akad Qard as one of the Akad in sharia banking. At Qard, financing can be a possible occurrence of potential disputes between borrowers and the lending party. In terms of normative, dispute resolution arrangement, in case of default, is stipulated in Law No. 21 of 2008 on Sharia banking. Default dispute resolution mechanisms are multi-fascinated, depending on the right choice of the parties. Using normative research methods with of approach and conceptual approach is further analyzed descriptively analytical. The research results that, the settlement of default to the financing of Akad al-Qardh in customers who have since the beginning of good faith, is first a non-litigation solution by the principles of's Consultative and justice. Sharia banks make restructuring efforts based on the financing agreement agreed upon by the parties. If the restructuring efforts do not bring results, sharia banks can conduct a guarantee execution effort. In the Akad al-Qard with guarantees or without warranty, the default dispute carried out through the National Sharia Arbitration Board on a litigation basis, or it can be attempted by voluntary customers to submit collateral. In addition to the mandate of Article 55 paragraph (1) of the sharia banking LAW, which determines that it authorizes the impartial judiciary as a form of litigation dispute resolution for the completion of the first form, the new settlement of non-litigation.

Keywords

akad al-qard; banking disputes; tort.

Full Text:

PDF

References

BOOKS

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Kencana Prenada Media Group.

Awaluddin, Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Dadan Muttaqien, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum, Disertasi, Program Doktor Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.

Dewi, et.al.., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.

Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Muh. Nasikhin, Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya, Studi Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut UU No.21 Tahun 2008, Fatawa Publishing, Semarang, 2010

Muhammad Abdul Kadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya, Bandung, 2000.

Nurjannah S, et.all, Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cetakan 1, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2020, url: https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11867.

Nur Melinda Lestari, Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Grafindo, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2013

Usanti, Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan Syariah, Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

Wijaya dan Mulyadi, Hapusnya Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

STATUTORY REGULATIONS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card .

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013.

Article Metrics

Abstract : 74 times
PDF : 50 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats